Menantangbadai Weblog

Hari Ini, Putuskan Waktu Kenaikan BBM

Pemerintah pusat tidak khawatir dengan aksi ”perlawanan” berbagai daerah yang menolak program BLT (bantuan langsung tunai). Program kompensasi BBM itu akan terus berjalan. Bila persiapan hari ini selesai, SBY langsung memberlakukan harga baru BBM yang mengalami kenaikan 28,7 persen.

Sikap pemerintah SBY terhadap boikot BBM itu disuarakan Menko Kesra Aburizal Bakrie. Menurut Ical –sapaan Aburizal Bakrie–, program pemberian BLT Rp 300 ribu selama tiga bulan bagi rumah tangga sasaran (RTS) itu sifatnya hak, bukan kewajiban. ’’Artinya, kalau dia mau, ya diambil. Kalau tidak mau, tidak diambil, tidak apa-apa. Pemerintah tidak akan memaksa,’’ kata Ical usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden kemarin (22/5).

Sebaliknya, lanjut Ical, tidak ada seorang pun yang berhak melarang masyarakat untuk tidak mengambil BLT. Ical tetap optimistis masyarakat akan mengambil haknya. Tahun ini, kata Ical, target pencapaian sasaran penerima BLT harus lebih baik dibanding 2006.

’’Kalau 2006, pencapaian sasaran adalah 90,44 persen. Cukup baik. Tahun ini harus ditingkatkan lagi,’’ katanya.

Hingga kemarin, penolakan BLT di daerah semakin marak. Di Surabaya, misalnya, 14 RW di Kelurahan Sidotopo Wetan menyatakan menolak. Di Bondowoso, ratusan kepala desa juga menolak kompensasi kenaikan BBM itu. Bahkan, Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat juga menolak penyaluran BLT.

Menanggapi situasi di lapangan itu, Ical meminta semua kepala daerah ikut mendukung pendistribusian BLT tersebut. Seorang kepala daerah, kata Ical, tidak boleh mengeluh atau merasa kerepotan.

’’Semua mesti repot, keadaan sulit, semua mesti dilakukan. Harus berterima kasih pada presiden. Menurut saya, beliau (presiden, Red) berani mengambil keputusan menaikkan harga BBM meskipun popularitas beliau bisa terkena untuk kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi,” kata orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes Asia itu.

Sikap kepala daerah yang kurang mendukung kebijakan pemerintah membagikan BLT juga disesalkan Mendagri Mardiyanto. ”Apa etis seorang bupati menolak?’’ katanya.

Menurut Mardiyanto, bisa jadi para kepala daerah masih trauma dengan masalah data kemiskinan. Mardiyanto memastikan pihaknya telah memperbarui data bersama BPS. Data tersebut telah diberi luncuran awal, dikonfirmasi, dan sekarang ini dalam tahap konfirmasi.

”Mari berpikir jernih. Jangan semuanya harus pemerintah. Kalau salah, pemerintah. Kalau rusuh, pemerintah. Belum tentu juga pemerintah yang buat kerusuhan,” kata Mardiyanto lagi.

Lalu kapan pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM? Ini masih menjadi tanda tanya. Para menteri yang ikut rapat kabinet terbatas bersama presiden memilih bungkam. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sinyal bahwa pengumuman kenaikan harga BBM akan dilakukan dalam beberapa hari dekat ini. ’’Kami tadi rapat persiapan BLT. Tampaknya semua sudah sesuai dengan rencana,’’ katanya.

Hari ini SBY memanggil semua menteri, terutama yang berada di bawah Menko Kesra, untuk dimintai laporan tentang kesiapan pembagian BLT. Jika SBY merasa puas, kenaikan harga BBM akan diketuk. Sebaliknya, bila SBY belum puas, kenaikan harga BBM ditunda lagi sampai program BLT benar-benar siap.

Besaran kenaikan BBM sudah dipastikan 28,7 persen. Premium dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000, solar naik dari Rp 4.300 menjadi Rp 5.500, sementara minyak tanah terkerek dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.500.

Sri Mulyani juga tidak mengkhawatirkan ancaman inflasi pasca kenaikan harga BBM nanti. Tekanan harga yang terjadi setelah kenaikan harga BBM, kata Sri Mulyani, adalah hal wajar. ’’Ronde pertama kenaikan biasanya pada biaya transpor. Ronde kedua baru masuk pada harga-harga lain. Bulan pertama mungkin sekitar 2 persen. Tapi, bulan selanjutnya turun di bawah 0,3 persen,’’ katanya.

Persiapan BLT

Bagaimana persiapan BLT? Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Perencanaan Mu’man Nuryana mengatakan, proses pelaksanaan BLT sudah mencapai tahap pengiriman kartu identitas berkupon kepada masyarakat yang berhak. ’’Ini sudah dan sedang dilakukan PT Pos Indonesia,’’ ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta kemarin (22/5).

Menurut dia, lebih dari 30 hari terakhir, PT Pos Indonesia sudah mencetak 500.000 lembar kartu identitas berkupon per hari. Dengan demikian, PT Pos diharapkan mampu meng-cover kebutuhan 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM).

Mu’man mengakui, 19,1 juta penerima BLT didata berdasarkan data BPS 2005. Meski demikian, lanjut dia, sebagian data tersebut sudah dimutakhirkan. ’’Ada sekitar seribu kecamatan yang datanya di-update,’’ katanya.

Mu’man mengatakan, BLT merupakan program kompensasi kenaikan harga BBM yang masuk dalam program jaring pengaman sosial. Melalui program ini, rumah tangga sasaran mendapat Rp 100.000 per bulan.

Pembagian BLT, lanjut dia, dibagi dalam dua tahap untuk 7 bulan tersisa. Tahap pertama dibagikan Rp 300.000 untuk tiga bulan pertama. Tahap kedua, dibagikan Rp 400.000 untuk empat bulan sisanya. ’’Pada 2009, rencananya tetap dibagikan Rp 100 ribu per bulan,’’ terangnya.

Untuk mekanisme pengiriman dana BLT, kata dia, dilakukan PT Pos Indonesia. Jadi, nanti uang tersebut bisa langsung diambil oleh masyarakat yang berhak di kantor pos.

Untuk daerah yang tidak terdapat kantor pos, pemerintah akan mengirimkan dana ke titik yang disepakati. ’’Selanjutnya, dana bisa dibagikan oleh pemerintah daerah setempat,’’ ujarnya. (tom/owi/tof)

PET: JPNN